JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial menegaskan komitmen untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat agar warga tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan bahwa upaya ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program pemberdayaan menjadi langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya, terutama bagi penerima bantuan sosial dari kelompok usia produktif.
“Ini menandai bahwa memang ada komitmen kuat dari Bapak Presiden untuk memperkuat pemberdayaan. Jangan semata-mata bansos karena kalau tidak diiringi dengan pemberdayaan orang penerimanya, akhirnya demotivasi. Banyak penerima berharap datangnya bansos. Makanya, kita ajak keluarga penerima manfaat yang usia produktif harus punya semangat yang sama,” ujar Gus Ipul seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menggeser paradigma bantuan sosial menjadi pemberdayaan sosial. Dengan begitu, keluarga penerima manfaat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk berkembang melalui pelatihan dan akses ekonomi yang lebih luas.
Integrasi Program untuk Efektivitas Pemberdayaan
Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program pemberdayaan yang sudah berjalan di kementerian dan lembaga. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan semua program agar tepat sasaran, terutama bagi penerima bantuan sosial yang masih memiliki potensi produktif.
“Program pemberdayaan itu sebenarnya lebih besar juga bantuannya daripada bansos. Misalnya, nanti ada bantuan modal usaha, ada bantuan peningkatan keterampilan, ada hal-hal lain yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha,” katanya.
Ia menambahkan, penerima bantuan sosial yang ingin bekerja juga dapat mengikuti pelatihan melalui program yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan maupun Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sesuai minat dan kemampuan masing-masing individu.
Langkah integrasi ini juga diharapkan dapat menciptakan sinergi antarinstansi dalam menekan angka ketergantungan pada bansos.
“Intinya ini mengintegrasikan program dalam kerangka pemberdayaan keluarga penerima manfaat supaya mereka tidak bergantung kepada bansos, tetapi memiliki semangat untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri,” ujar Gus Ipul.
Kementerian Sosial bersama kementerian lain akan menyusun peta jalan pemberdayaan yang memprioritaskan peningkatan kapasitas penerima bantuan, mulai dari pelatihan kerja, bantuan permodalan, hingga pendampingan usaha kecil.
Dengan cara ini, masyarakat diharapkan dapat bertransformasi dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang aktif.
Perlindungan bagi Kelompok Rentan Tetap Dipertahankan
Meski pemerintah mendorong kemandirian bagi penerima bansos usia produktif, Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan menghapuskan bantuan sosial bagi kelompok rentan. Pemerintah tetap berkomitmen melindungi masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas dengan skema bantuan jangka panjang.
“Itu mungkin bisa menjadi bagian dari program bansos seumur hidup ya, khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Tetapi bagi yang usia produktif, yang sehat, ya mari kita sama-sama untuk melakukan semacam pemberdayaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing keluarga penerima manfaat,” tutur Saifullah.
Kebijakan ini mencerminkan keseimbangan antara tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dengan tetap memberikan perlindungan kepada kelompok yang tidak mampu bekerja, pemerintah ingin memastikan bahwa upaya transformasi sosial ini tidak meninggalkan siapapun di belakang.
Selain itu, pendekatan ini juga memperlihatkan arah kebijakan sosial baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh melalui pemberdayaan ekonomi dan pendidikan.
Sinergi Lintas Kementerian untuk Percepatan Pemberdayaan
Dalam upaya memperkuat implementasi program pemberdayaan, Presiden Prabowo menggelar rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga strategis.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, serta beberapa menteri lain yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi rakyat.
Turut hadir pula Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Kehadiran para menteri ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemensos, tetapi merupakan gerakan bersama lintas sektor.
Presiden Prabowo juga meminta agar program pemberdayaan UMKM, pelatihan tenaga kerja, dan penguatan desa dapat disinergikan agar memberikan dampak langsung bagi penerima manfaat.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko serta Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari turut hadir untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif di lapangan.
Dengan langkah kolaboratif ini, pemerintah menargetkan terciptanya ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan, di mana masyarakat memiliki akses terhadap pelatihan, permodalan, serta dukungan kebijakan yang mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi.
Melalui pendekatan terpadu ini, Kementerian Sosial berharap program pemberdayaan dapat menjadi pintu keluar bagi masyarakat untuk lepas dari ketergantungan bantuan sosial. Transformasi dari penerima menjadi pelaku pembangunan diharapkan menjadi langkah nyata menuju kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.
