JAKARTA - Di tengah dinamika kebangsaan yang menuntut pemerintah terus terbuka pada suara publik, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menempatkan kritik sebagai bagian penting dalam proses memperkuat tata kelola pemerintahan.
Dalam Perayaan Natal Nasional 2025 di Jakarta, 05 Januari 2026, Prabowo menekankan bahwa koreksi dari masyarakat justru menjadi bentuk dukungan agar kebijakan berjalan di jalur yang tepat.
Dengan pendekatan yang lebih reflektif, ia mengajak semua pihak melihat kritik bukan sebagai ancaman, melainkan sarana evaluasi bersama.
Memandang kritik sebagai kesempatan belajar
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah perlu menyambut kritik secara dewasa. Ia menyebut koreksi publik dapat membantu memperkuat kepemimpinan sekaligus melindungi pemerintah dari potensi kesalahan kebijakan.
"Kalau dikritik, malah kita harus bersyukur kalau saya dikoreksi. Saya dibantu, saya diamankan," ujar Prabowo.
Menurutnya, rasa tidak nyaman saat menerima kritik adalah hal yang wajar. Namun, ia mengingatkan bahwa kritik memiliki peran penting sebagai pengingat dan penyeimbang bagi dirinya dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Negara. Dengan menerima kritik secara terbuka, pemerintah memiliki kesempatan memperbaiki diri tanpa harus menunggu dampak yang lebih besar.
Kritik sebagai alat penyelamat kebijakan
Prabowo menegaskan kembali bahwa kritik tidak hanya sekadar suara ketidakpuasan, melainkan bisa menjadi peringatan dini bagi setiap pemimpin. Ia mencontohkan isu yang sempat diarahkan kepadanya terkait tudingan menghidupkan militerisme.
"Kritik, koreksi adalah menyelamatkan. Jadi saya terima kasih kalau ada yang teriak-teriak ‘Prabowo mau hidupkan lagi militerisme’. Saya koreksi lagi, apa benar? Saya panggil ahli hukum untuk mengkaji mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter," ujar Prabowo.
Dengan sikap tersebut, Prabowo menunjukkan bahwa setiap kebijakan harus melalui proses evaluasi yang matang. Melibatkan para ahli, menurutnya, menjadi langkah penting agar kebijakan yang ditempuh tetap berada dalam koridor konstitusi dan keadilan.
Batas antara kritik dan fitnah
Meski mendorong publik untuk tetap kritis, Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan pendapat. Ia menilai, kritik akan kehilangan nilai ketika berubah menjadi fitnah yang menciptakan kebohongan dan memperlebar perpecahan.
Prabowo menekankan bahwa narasi yang berisi tuduhan tanpa dasar, apalagi bertujuan menjatuhkan pemerintah, hanya akan merusak persatuan bangsa. Di sisi lain, ia mengakui masih ada suara-suara sinis yang bermaksud melemahkan legitimasi pemerintah.
Namun, alih-alih membalas dengan retorika keras, Prabowo memilih membuktikan kinerjanya melalui tindakan nyata di lapangan. Ia menegaskan komitmen untuk fokus bekerja, memperbaiki kebijakan, dan menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Jawaban dengan kerja dan bukti nyata
Di tengah berbagai kritik tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa ia akan tetap mengedepankan hasil sebagai jawaban utama. Bagi dirinya, kepercayaan rakyat hanya bisa diraih melalui konsistensi dan pembuktian kinerja.
"Kita akan bekerja dengan bukti, bukan dengan janji saja," ujar Prabowo.
Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa pemerintahannya ingin berjalan dengan pendekatan yang terbuka terhadap koreksi, namun tetap kokoh pada komitmen pelayanan publik. Dengan sikap tersebut, Prabowo berharap iklim demokrasi tetap sehat: masyarakat aktif menyampaikan masukan, sementara pemerintah tidak alergi terhadap kritik.
Pada akhirnya, kritik konstruktif diposisikan sebagai sarana memperkuat negara, bukan melemahkan. Sejalan dengan itu, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa menjaga ruang dialog yang jujur, berimbang, dan berlandaskan persatuan.
