JAKARTA - Cuaca ekstrem yang belakangan melanda sejumlah wilayah Indonesia kerap menimbulkan kekhawatiran, terutama terhadap sektor pangan nasional.
Hujan dengan intensitas tinggi, banjir, hingga potensi genangan sawah sering dipersepsikan sebagai ancaman serius bagi produksi beras.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak serta-merta mengganggu ketahanan pangan nasional, khususnya pada awal tahun 2026.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai dinamika cuaca saat ini masih berada dalam kendali, bahkan justru mendukung aktivitas tanam di berbagai daerah. Dengan stok beras nasional yang dinilai sangat aman, pemerintah optimistis target produksi tahun ini tetap tercapai.
Pernyataan tersebut disampaikan Amran di tengah sorotan publik terhadap dampak musim hujan dan potensi cuaca ekstrem yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Produksi Beras Tetap Tumbuh di Tengah Cuaca Ekstrem
Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa cuaca ekstrem yang terjadi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi beras nasional.
Ia menegaskan kondisi tersebut tidak mengganggu ketersediaan pangan, mengingat stok beras nasional per Januari 2026 telah mencapai 3,3 juta ton. Angka ini disebut sebagai capaian yang belum pernah terjadi sejak Indonesia merdeka.
“Itu insya Allah tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh karena stok kita sekarang ini 3,3 juta ton per Januari. Tidak pernah terjadi selama merdeka,” kata Amran.
Lebih lanjut, Amran memaparkan bahwa produksi beras pada Januari 2026 melonjak tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika pada Januari 2025 produksi hanya sekitar 14.000 ton, maka pada Januari 2026 meningkat menjadi sekitar 112.000 ton. Kenaikan tersebut setara dengan pertumbuhan sekitar 700 persen.
“Bahkan Januari ya, komparasi tahun lalu itu hanya 14 ribu ton. Sekarang 112 ribu ton. Jadi 700% naik, baru Januari,” ujarnya.
Target Produksi Nasional Tetap Optimistis
Selain menjabat sebagai Menteri Pertanian, Amran juga mengemban tugas sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dalam kapasitas tersebut, ia menyampaikan keyakinannya bahwa target produksi beras nasional tahun 2026 sebesar 34,77 juta ton tetap dapat direalisasikan.
Menurut Amran, meskipun terdapat sejumlah area persawahan yang terdampak banjir akibat curah hujan tinggi, jumlahnya relatif kecil dan tidak memengaruhi produksi secara keseluruhan. Ia justru menyebut hujan sebagai berkah bagi sektor pertanian karena mendukung ketersediaan air untuk proses tanam.
“Cuaca [hujan] itu berkah. Kenapa? Karena tanam. Yang susah kalau el nino, air susah. Bahwa ada yang teredam, iya, tetapi, persentasenya kecil,” tutur Amran.
Pemerintah, kata dia, terus mendorong daerah untuk memaksimalkan luas tanam pada Musim Tanam I 2026 sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu, kesiapan sarana produksi, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) juga menjadi perhatian utama.
“Produksi pangan tidak boleh terganggu. Karena itu, seluruh daerah kami minta betul-betul siap, baik dari sisi tanam, alat, maupun pengendalian hama dan penyakit tanaman,” ujar Amran dalam siaran pers.
Prediksi BMKG Jadi Acuan Strategi Pertanian
BMKG memprediksi bahwa pada Januari 2026 sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam fase musim hujan dengan intensitas yang relatif merata. Curah hujan kategori menengah mendominasi hingga 76,69 persen wilayah Indonesia. Sementara itu, kategori tinggi mencapai 21,43 persen dan sangat tinggi sebesar 1,22 persen. Wilayah dengan curah hujan rendah tercatat hanya sekitar 0,65 persen.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi genangan dan banjir perlu diwaspadai, khususnya di wilayah dengan sistem drainase yang belum optimal,” ujar Amran menanggapi data tersebut.
Memasuki Februari 2026, BMKG memproyeksikan adanya perubahan pola curah hujan. Mayoritas wilayah masih didominasi hujan kategori menengah sebesar 82,21 persen. Namun, wilayah dengan curah hujan rendah meningkat menjadi 16,25 persen, sedangkan kategori tinggi dan sangat tinggi mengalami penurunan signifikan.
Menurut Amran, perubahan ini harus dicermati dengan baik oleh petani dan pemerintah daerah agar strategi pengelolaan lahan tidak keliru. Penurunan curah hujan di sejumlah wilayah tidak serta-merta berarti kondisi aman tanpa risiko.
“Penurunan hujan di beberapa wilayah bukan berarti aman sepenuhnya. Petani tetap harus adaptif, membaca cuaca, dan menyesuaikan strategi tanam di lapangan,” ucapnya.
Langkah Antisipasi Hadapi Risiko Iklim
Amran menekankan pentingnya manajemen air yang tepat di tengah dinamika cuaca saat ini. Di wilayah dengan curah hujan menengah hingga tinggi, petani diminta memastikan saluran drainase berfungsi optimal guna mencegah genangan yang berpotensi merusak tanaman. Sebaliknya, di wilayah yang mulai mengalami penurunan hujan, pengaturan jadwal tanam dan efisiensi penggunaan air menjadi kunci.
“Manajemen air menjadi sangat penting. Jangan sampai ada lahan yang kelebihan atau kekurangan air di saat tanaman sedang membutuhkan,” tambahnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro menegaskan perlunya langkah konkret dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem. Salah satunya melalui pemilihan varietas padi yang sesuai dengan kondisi wilayah.
“Kami mengimbau petani di wilayah rawan banjir menggunakan varietas padi toleran genangan seperti Inpara dan Inpari. Ini penting untuk menekan risiko puso akibat banjir,” kata Yudi.
Selain itu, penyesuaian jadwal tanam berdasarkan prakiraan cuaca serta normalisasi saluran dan penampung air juga menjadi fokus. Menurut Yudi, pengendalian aliran air harus dilakukan agar tidak justru merusak tanaman.
“Kita ingin memastikan air terkendali, bukan justru merusak tanaman. Normalisasi saluran harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipatif, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan telah mengeluarkan surat peringatan dini sejak September 2025. Surat tersebut menekankan kesiapan sarana produksi, alsintan, pengendalian OPT, hingga penanganan dampak perubahan iklim, panen, dan distribusi hasil panen.
“Kami juga meminta daerah rutin memantau informasi iklim dari BMKG dan memperkuat koordinasi dengan petugas lapangan, baik PPL maupun POPT,” tukas Yudi.
