JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap beredarnya informasi palsu terkait Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Peringatan ini disampaikan menyusul munculnya tautan pendaftaran tidak resmi yang berpotensi menipu masyarakat.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menyampaikan klarifikasi di Manado, Sulawesi Utara, Rabu, 7 Januari 2026. Ia menekankan bahwa program BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri melalui tautan pihak ketiga.
Berita hoaks yang beredar melalui media sosial, pesan berantai, dan media massa menimbulkan keresahan. Oleh karena itu, masyarakat diminta selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya.
Sumber Informasi Resmi BSU
Menurut Faried, informasi resmi tentang BSU hanya dapat diakses melalui kanal pemerintah. Situs bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kemnaker menjadi satu-satunya sumber informasi yang dapat dipercaya.
Kemnaker menegaskan tidak ada pendaftaran mandiri untuk BSU 2026. Semua mekanisme penyaluran bantuan mengikuti prosedur resmi yang diumumkan melalui kanal pemerintah.
Masyarakat diimbau untuk tidak tergiur tautan luar yang mengaku menawarkan BSU. Penipuan ini bisa merugikan warga yang tidak mengetahui informasi resmi.
Status Penyaluran BSU
Penyaluran BSU terakhir terjadi pada tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 16.048.472 pekerja atau buruh. Program tersebut disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku saat itu dan menjadi bantuan ekonomi bagi pekerja terdampak.
Faried menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU tahun 2026. Jika terdapat informasi baru, pemerintah akan mengumumkannya secara terbuka melalui kanal resmi Kemnaker.
Masyarakat diharapkan tidak terprovokasi oleh berita atau tautan yang mengatasnamakan BSU. Kewaspadaan ini menjadi bagian dari upaya melindungi pekerja dari risiko penipuan dan kerugian finansial.
Pentingnya Kehati-hatian dan Pelaporan
Faried mengajak masyarakat untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya ke pihak lain. Langkah ini penting untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan keresahan publik.
Jika menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan BSU, masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang. Laporan ini akan membantu mencegah kerugian lebih luas dan menindak pelaku penipuan.
Kemnaker menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi informasi digital. Hoaks tidak hanya menyesatkan tetapi juga bisa merugikan secara finansial dan sosial.
Pemerintah terus memantau beredarnya informasi palsu agar tidak menimbulkan kepanikan. Sosialisasi mengenai kanal resmi BSU juga digencarkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang valid.
Masyarakat yang memanfaatkan kanal resmi dapat memperoleh informasi lengkap mengenai syarat dan prosedur bantuan. Hal ini memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
Kemnaker menekankan bahwa upaya mitigasi hoaks merupakan bagian dari perlindungan bagi pekerja dan buruh. Edukasi digital menjadi kunci agar masyarakat dapat membedakan informasi resmi dan palsu.
Dalam situasi ini, peran media sosial sangat krusial. Platform ini harus digunakan untuk menyebarkan informasi valid, bukan untuk menyebarkan tautan penipuan.
Pemerintah juga mengingatkan agar tautan yang menjanjikan BSU di luar kanal resmi tidak diklik. Penggunaan tautan tidak resmi berpotensi membahayakan data pribadi dan keuangan masyarakat.
Dengan sosialisasi dan edukasi yang tepat, diharapkan penyebaran hoaks bisa ditekan. Langkah ini sekaligus meningkatkan literasi digital pekerja dalam menghadapi informasi online.
Kemnaker menekankan kolaborasi dengan masyarakat, media, dan platform digital. Sinergi ini diperlukan agar informasi yang benar dapat diterima publik secara cepat dan luas.
Masyarakat juga diimbau untuk selalu memverifikasi berita sebelum membagikannya. Kebiasaan ini menjadi strategi penting melawan penyebaran hoaks di era digital.
Pencegahan penipuan tidak hanya melindungi masyarakat dari kerugian finansial. Hal ini juga menjaga kredibilitas program pemerintah dan kepercayaan publik terhadap kebijakan sosial.
Kemnaker terus menekankan transparansi dalam setiap program bantuan. Dengan begitu, masyarakat dapat menyalurkan haknya dengan aman dan tepat sasaran.
Pengawasan terhadap informasi BSU juga mencakup laporan masyarakat. Faried menekankan bahwa partisipasi publik membantu pemerintah menindak penipuan lebih cepat.
Program BSU, bila disalurkan sesuai mekanisme resmi, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Hal ini menunjukkan pentingnya ketelitian masyarakat dalam mengikuti prosedur resmi.
Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan kembali tidak ada pendaftaran mandiri BSU 2026. Semua informasi resmi akan diumumkan di bsu.kemnaker.go.id dan akun media sosial resmi Kemnaker.
Langkah preventif ini menjadi contoh upaya pemerintah menjaga keamanan data dan melindungi masyarakat dari risiko penipuan online. Waspada terhadap informasi palsu menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat.
Kemnaker berharap edukasi dan sosialisasi dapat mengurangi kerentanan pekerja terhadap hoaks. Dengan begitu, program bantuan pemerintah dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Masyarakat diimbau tetap tenang dan menunggu pengumuman resmi. Segala bentuk tautan atau pendaftaran di luar kanal resmi harus dihindari untuk mencegah kerugian.
Melalui kampanye kesadaran digital, diharapkan publik semakin cermat dalam memilah informasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya melindungi hak dan kepentingan pekerja di Indonesia.
Kemnaker menegaskan keterbukaan informasi sebagai prinsip utama penyaluran bantuan. Informasi resmi akan selalu tersedia dan dapat diakses masyarakat kapan pun dibutuhkan.
Dengan kewaspadaan dan partisipasi aktif masyarakat, penyebaran hoaks dan potensi penipuan BSU 2026 dapat diminimalisir. Hal ini sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
